Meski jarang, bahkan rasanya tidak pernah berkomentar saat heboh Freeport beberapa waktu yang lalu, diam-diam saya masih rajin mengamati perkembangan yang terjadi di belahan bumi Papua sana. Pengen tau aja sih, sebenarnya apa yang sedang terjadi, adakah solusi yang paling mendekati ideal.

Saya katakan mendekati, karena kalau memperhatikan level kekusutannya, sepertinya akan susah menemukan jalan tengah yang akan memuaskan semua pihak. Dalam hal ini; pemerintah, PT Freeport, dan semua yang berkepentingan.

Waktu ramai-ramai karyawan PT Freeport terpaksa dirumahkan dan beritanya tiap hari berseliweran, sebagai seorang ibu yang juga kepala keluarga, saya sedih. Sedih banget membayangkan bagaimana nasib anak-anak para karyawan tersebut. Bagaimana dengan sekolah mereka. Bagaimana ratusan keluarga ini harus menutup biaya operasional sehari-hari.

Di sisi lain, saya senang pemerintah berani mengambil keputusan tegas: mengubah status Freeport dari KK (Kontrak Karya) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Ah, akhirnya. Setelah puluhan tahun pemerintah seolah membiarkan investor besar berlaku semena-mena, menambang hasil bumi negeri kita tanpa memberikan imbal hasil yang adil.

Tentang apa bedanya KK dan IUPK, silakan search berita dengan dua kata kunci tersebut. Singkatnya, perusahaan yang memiliki IUPK, wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun dan wajib melakukan divertasi hingga 51% secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun, agar dapat mengekspor mineral konsentrat. Jadi ketika status Freeport berubah dari KK menjadi IUPK, artinya itu kemajuan yang bagus, dong.

Sayangnya, setelah ramai-ramai itu reda, awal bulan April ini diberitakan bahwa PT Freeport Indonesia malah mendapatkan IUPK sementara. Yang artinya, Freeport dapat melanjutkan kegiatan ekspornya (yang sebelumnya telah dilarang jika belum memenuhi syarat-syarat dan diwajibkan oleh UU Minerba terkait ini). Dengan pemberian izin ini, pemerintah terlihat seperti memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan tambang tersebut. Hal ini sungguh disayangkan karena Freeport masih memiliki banyak tanggung jawab yang belum selesai, di antaranya pembangunan smelter dan divestasi saham 51% kepada pihak pemerintah Indonesia.

Lho, ini kok seperti satu langkah mundur, ya? Waktu itu kita seolah udah di atas angin, ini malah seperti mulai kendor lagi. Lebih kusutnya lagi, Freeport yang konsisten menolak persyaratan IUPK, menganggap bahwa pemerintah telah melanggar kepastian investasi yang ada pada ketentuan KK yang dibuat tahun 1991. Bahkan kabarnya, jika tidak ketemu solusi yang pas, Freeport mengancam akan menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional.

Concern saya sebagai pemerhati abal-abal, betapa sangat disayangkan bahwa pemerintah yang sempat sudah cukup tegas memutuskan untuk tidak bernegosiasi lagi dengan Freeport, pada akhirnya kembali terkesan memberikan kelonggaran pada sejumlah perusahaan tambang, agar dapat melanjutkan aktivitas tambangnya. Kenapa pemerintah nggak konsisten, gak ada galak-galaknya lagi? Apa yang sesungguhnya terjadi? #halah

Menurut saya, ya… kan sudah ditegaskan dalam UU Minerba 2009 bahwa pemegang Kontrak Karya dilarang mengekspor tanpa memprosesnya melalui smelter. Ya udah. Kenapa kebijakan tersebut dilonggarkan?

Kok, anu… plin plan dan mbingungi.

*foto dari sini