Suka tidak suka, kita sedang hidup di zaman di mana orang lain merasa berhak menghakimi segala laku kita. Di mana semua orang, bahkan yang kita tidak kenal sekalipun, merasa wajar saja mengajari bagaimana kita harus bertindak dan bereaksi atas hampir segala hal.
Rings a bell? Does it sound familiar?
Yes. Kita hidup di era media sosial yang semakin lama semakin bebas dan, terkadang, terasa salah arah. Salah arahnya kadang pake banget. Jargon freedom of speech seringkali diartikan kebebasan berpendapat yang gak karu-karuan. Yang gak ketahuan lagi di mana batasnya. Lantas kita semua lupa, kapan atau di mana harus berhenti.
Tapi, ternyata ini bukan hanya terjadi di dunia media sosial. Di dunia nyata pun ada. Mungkin di level bernegara pun ada juga yang seperti ini: di mana beberapa pihak barangkali merasa lebih berkuasa, dan karenanya ingin mengendalikan bagaimana pihak-pihak lain bersikap.
Mungkin, ya. Saya sih terus terang memang suka ‘kalah’ dengan pikiran yang melintas random di kepala. Apa-apa dipikirin. Apa-apa dianalisa dengan kecetekan logika saya. Ehehehe.
Belakangan, lintasan pikiran yang kerap acak ini membuat saya bertanya-tanya. Apakah sebagai bangsa, kita sudah cukup berdaulat? Apakah kita sudah berani berdiri tegak dan memutuskan bahwa di rumah sendiri, hanya kitalah yang berhak memutuskan segala sesuatu yang berlaangsung di dalamnya?
Bok. Aduh, berat yaaaa… ))
Obrolan ringan –yang gak ringanringan amat juga— dengan seorang kawan yang pernah bekerja di kantor yang sama, tanpa sengaja, sampai ke bahasan soal… kenapa ya, pemerintah menerbitkan izin ekspor tambahan untuk mineral? Bukannya sektor pertambangan di negeri kita ini udah cukup banyak masalah, ya?
UU Minerba yang eksekusinya terkesan maju mundur dan setengah-setengah. Maju selangkah, mundur dua langkah. Belum lagi kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah yang ke sininya dimentahkan entah bagaimana ceritanya. Relaksasi ekspor yang ramai dibahas. Pembangunan smelter yang dikhawatirkan akan mandeg (udah terjadi, sih) karena iklim investasinya yang dianggap membingungkan para investor.
Dan sekarang, ini.
Walah.
Kekusutan di pembangunan smelter aja belum selesai. Sekarang, menurut kami berdua –dari hasil obrolan sok serius itu— pemerintah justru tengah ‘berjudi’. Mempertaruhkan nama baik. Kali ini lebih dalam, karena sudahlah dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, kita sudah terlihat buruk di mata investor, sekarang ditambah lagi dengan penerbitan izin ekspor tambahan.
Lha, padahal bikin smelter itu super duper mahal, dan kabarnya, margin keuntungannya juga nggak gede. Smelter hanya akan bisa beroperasi dan mendatangkan keuntungan jika bahan bakunya ada. Nah, gimana pasokan bahan bakunya cukup, kalo mineral mentahnya malah dijual ke luar negeri? Smelternya nganggur, dong. Kalo gak beroperasi, bisnisnya juga macet, dong. Mana ada yang mau ngerjain proyek rugi, sih?
Makin deh, kusutnya menjadi-jadi.
Sampai sini, perbincangan sore dengan kawan saya ini terhenti. Kami berdua lantas kembali sibuk dengan laptop masing-masing, melanjutkan pekerjaan masing-masing, yang tertunda oleh tumpahan pikiran random di kepala.
Semoga kita, sebagai bangsa, segera dapat sepenuhnya menjadi bangsa yang berdaulat. Menjadi tuan rumah yang percaya akan kemampuan diri sendiri. Yang dapat dengan tegas memutuskan yang terbaik untuk rumah sendiri, tanpa harus terpengaruh oleh paksaan atau tekanan siapa pun.
Kalo bisa, sih, sebagai rakyat jelata, saya pengennya meminta pemerintah untuk tetap konsisten dalam mencapai visi yang ingin dicapai. Ini mungkin tidak memberikan keuntungan secara jangka pendek, namun keuntungan secara jangka panjang tentunya lebih besar. Begitu menurut saya.
Selamat hari Senin :)
foto dari energytoday.com
Venus