investasi – Venus to Mars

venus May 27, 2017

Tentang Janji dan Komitmen

perjalanan 15 Replies

Tidak seorang pun di dunia ini yang suka digantungin. Atau diberi harapan palsu. Atau janji yang tak kunjung ditunaikan. Barangkali ini cukup tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi di industri tambang belakangan ini. Atau mungkin gak pas-pas amat juga. Entahlah. Saya pribadi menilainya begitu, sih.

Komitmen memang bukan hal gampang untuk sebagian kalangan. Integritas, nama baik, juga harga diri seringkali menjadi taruhannya. Tapi kadang-kadang, itulah yang terjadi. Janji-janji yang sudah diucapkan hanya tinggal janji yang entah kapan ditepati. Sebagai penonton, saya paling hanya bisa mengernyit, mereka-reka, atau… yaaah palingan hanya bisa kecewa.

Dulu saya sempat berharap banyak, dan ikut lega waktu ramai diberitakan soal kewajiban membangun smleter dan pelarangan ekspor mineral mentah. It’s about time. Sudah terlalu lama kita menunda kebijakan yang semestinya diambil dari dulu-dulu. Kita udah ‘kalah banyak’. UU Minerba seakan memberi harapan akan masa depan yang sama sekali baru. Saat itu. Namun dalam perjalanannya, ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Urusan sumber daya alam mungkin memang rumit dan melibatkan banyak kepentingan, ya? Makanya perkara ini jadi seperti tarik ulur, tidak jelas lagi mau dibawa ke mana.

Soal komitmen, dampaknya juga ternyata tidak main-main. Tahun 2017 ini belum satupun perusahaan yang menyatakan akan membangun smelter. Padahal sejak tahun 2012, tercatat sudah ada 32 smelter yang telah dibangun. Tahun ini mandeg sama sekali. Sepertinya mayoritas investor di sektor industri smelter sedang menunggu keputusan pemerintah terkait wacana pemberlakuan secara penuh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Bapak Jonathan Handoyo, wakil ketua umum Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) pernah mengatakan bahwa beliau berharap pemerintah tidak lagi menganulir lagi perintah di regulasi itu melalui penerbitan aturan lainnya sehingga industri smelter nasional akan lebih cepat tumbuh pada masa mendatang.

Menurut catatan, pertumbuhan industri smelter sejak 2012 sampai sekarang mendatangkan invetasi asing di sektor industri pengolahan barang tambang senilai Rp 20 triliun. Sebanyak 32 fasilitas smelter yang telah dibangun di Indonesia ini, termasuk smelter konsentrat nikel, alumina, besi, dan tembaga. Sayang sekali hal yang sudah baik ini jadi berantakan karena kurangnya komitmen. Kalau saja pemerintah bersikap tegas dan mempertahankan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan tidak mengubah kebijakannya melalui aturan lainnya, mestinya industri smelter akan dapat tumbuh lebih baik tahun ini. Tidak akan ada saling tunggu, tidak ada tarik ulur dan ketidakjelasan.

Menepati janji seharusnya tidak sulit, ya? Apalagi jika dalam jangka panjang, kita sendiri yang akan diuntungkan. Sudah selayaknya sumber daya mineral dimanfaatkan untuk kesejahtraan rakyat, dan kita jaga untuk masa depan Indonesia dan anak cucu kita nantinya.

*gambar dari https://en.wikipedia.org/wiki/Smelting

venus May 26, 2017

Harapan Baru: Swasembada BBM 2023

perjalanan 9 Replies

Beberapa waktu lalu, saya sempat ngeblog tentang isu yang buat saya cukup menarik. Berita bagus di tengah carut marut dunia politik Indonesia, yang membuat saya kembali berpikir positif tentang masa depan negeri ini: pembangunan kilang minyak Pertamina dan Swasembada BBM tahun 2023.

Bahwa Pertamina punya program pembangunan kilang minyak di beberapa titik di wilayah Indonesia –Balikpapan, Balongan, Cilacap, Dumai, Bontang, dan Tuban– tentu kita semua tahu. Kalau rajin dan masih sempat membaca berita. Kalau gak sibuk demo :p

Tapi, seberapa positif sih sebenarnya berita tentang kilang minyak baru ini? Seberapa bagus untuk masa depan Indonesia?

Kalau dari penerawangan saya pribadi sih, ini luar biasa bagus untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kenapa?

Karena begini.

Selama ini, Indonesia masih harus mengimpor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Percaya nggak? Tiap tahun kita masih belanja minyak dari luar, lhoh. Karena produksi minyak harian kita masih jauh dari cukup. Dulu, saya pun mengira kita punya minyak sampai tumpah-tumpah. Nyatanya nggak. Jauh dari tumpah-tumpah. Kurang banyak, iya. Jadilah Indonesia masih harus membelanjakan devisa negara antara lain untuk mengimpor minyak mentah. Sampai sekarang.

Kan sayang.

Padahal, persediaan minyak bumi kita masih cukup jika Pertamina melakukan eksplorasi dan pembuatan kilang minyak baru. Dengan konsumsi minyak nasional sebesar 1,6 juta barel per hari, sementara kilang minyak kita hanya mampu menghasilkan kurang dari 1 juta barrel per hari, tentu ini pemborosan gak kira-kira buat devisa. Sayang amat. Duitnya kan bisa dipake buat pembenahan dan pembiayaan hal-hal lain yang lebih pentnting. Pendidikan dan kesehatan, misalnya.

Nah, dengan rencana pembangunan kilang minyak baru ini, semoga Nawacita yang dicanangkan Bapak Presiden kita akan segera menjadi kenyataan.

Fyi lagi, dari program kilang baru ini, kilang-kilang minyak seperti Balikpapan dan sebagainya akan meningkat jumlah produksinya, di mana total bisa memenuhi sampai 1,6 juta barel per hari.

Kemudian 2 kilang minyak yang sama sekali baru, yakni di Tuban dan Bontang, akan menghasilkan masing-masing 300 ribu barel per hari. Untuk pembangunan di Tuban, akan butuh 400 hektar lahan, mencakup 340 milik KLH, 64 hektar lahan milik Pertamina. Di Tuban, Pertamina juga akan bekerjasama dengan Rosneft Oil Company dari Rusia senilai Rp 175 T.

Dampak positif pembangunan kilang minyak baru di Tuban antara lain akan menyerap setidaknya 50.000 angkatan kerja yang diharapkan sebagian besar adalah masyarakat lokal. Di sekitar lokasi kilang juga akan bertumbuh ekosistem ekonomi baru: terbukanya peluang usaha UMKM, dari usaha sandang, pangan, dan papan bagi para pekerja pembangunan kilang.

Di masa depan, Pertamina juga akan memberikan banyak fasilitas untuk peningkatan pendidikan untuk masyarakat Tuban. Antara lain pemberian beasiswa dan pelatihan, sehingga ke depannya, akan lahir para ahli perminyakan dari Tuban.

Lalu, apa gunanya refinery program?

Bukan hanya akan meningkatkan kapasitas produksi harian, namun kualtias standar produksi juga akan ditingkatkan dari EURO II ke EURO V. Fyi, standar ini adalah standar internasional yang berkaitan dengan isu lingkungan. Jika Pertamina mampu meningkatkan perolehan standar produksi ini, maka ini adalah pencapaian tersendiri bagi Pertamina (juga Indonesia) di lingkup industri minyak internasional. Cool, isn’t it?

Jika pembangunan kilang minyak ini selesai lebih cepat dari prediksi, yakni ketika Pertamina mampu menghasilkan 2,2 juta barel per hari pada tahun 2023 yang akan datang, ini berarti 2 tahun lebih cepat dari target pemerintah yaitu tahun 2025. Lebih hebat lagi, jika produksi kita berlebih, Indonesia bukan hanya akan mandiri dan swasembada minyak, namun juga ada kemungkinan Indonesia akan menjadi pengekspor BBM. Tentu ini akan sangat membantu menambah pundi-pundi devisa negara.

Yuk ah, berhenti ngomong dan mikir yang jelek-jelek tentang Indonesia. Kita masih punya banyak sekali hal positif yang bisa kita bangun, asal semua pihak sepakat untuk mencintai negeri ini, dan bersama-sama merawat, mengawal, serta mendukung semua program baik untuk masa depan Indonesia dan kesejahteraan anak cucu kita.

*ilustrasi dari sini.

venus July 22, 2016

UU Minerba: Revisi atau Tidak Revisi?

perjalanan 5 Replies

Seperti hasil pekerjaan lainnya, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara saat ini tengah dalam proses pengupayaan untuk revisi oleh pemerintah dan DPR. Penyempurnaan aturan dirasa perlu untuk kembali membuka izin ekspor mineral mentah yang sebelumnya dilarang.

Sebelumnya, tujuan pelarangan ekspor mineral mentah punya tujuan yang besar; memberi kesempatan kepada kita untuk mengolah mineralnya sendiri dengan membangun smelter. Namun, ternyata, dengan tujuan baik pun pro dan kontra masih tetap ada. Duh.

Salah satu hal yang mendasari upaya revisi UU Minerba adalah adanya tekanan dari Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi agar kebijakan ekspor mineral mentah dapat kembali dilaksanakan. Mereka berargumen bahwa pelarangan ekspor mineral mentah, bukannya mendorong pembangunan smelter, malah membuat bisnis mandek. Ujung-ujungnya, pembangunan fasilitas pengolah dan pemurni mineral mentah ikut terhenti karena minimnya pemasukan jika dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan.

Imbasnya, persepsi negatif mulai kembali mengalir kepada pemerintah kita. Mereka dianggap tidak berkomitmen terhadap kebijakannya sendiri dengan membiarkan pengusaha mineral terseok-seok membangun smelter tanpa bantuan dana maupun investasi dari dalam dan luar negeri. Ironis, sebenarnya, mengingat salah satu tujuan utama pelarangan ekspor mineral mentah adalah untuk memperbaiki imej pemerintah yang sebelumnya banyak mendapat sorotan akibat dianggap kurang mengayomi dan melindungi kekayaan negara.

Sejauh ini, Presiden dan Menteri ESDM menegaskan bahwa pelarangan ekspor mineral mentah akan tetap dijalankan sambil memberikan kompensasi berupa insentif kepada perusahaan yang bergerak di sektor energi dan pertambangan demi kelangsungan pembangunan smelter.

Saya, sih, menanggapi pernyataan tersebut dengan dua cara: 1) tanpa memperdulikan tanggapan-tanggapan negatif mengenai pelarangan ekspor mineral mentah, Pemerintah menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk memberdayakan SDA dan SDM di bidang energi dan pertambangan, dan 2) adanya perbedaan pandangan yang sama tingginya di kalangan stakeholder energi dan pertambangan hingga Presiden dan Menteri ESDM dapat mengeluarkan pernyataan yang kontras ketika proses revisi sedang berlangsung. Yah, mau gimana lagi, namanya juga pendapat, pasti beda-beda kan ya?

Apapun tujuannya, revisi UU Minerba secara tidak langsung mencerminkan bahwa pembangunan smelter di Indonesia belum dianggap sebagai urgensi oleh pemerintah kita. Konsistensi pelarangan ekspor mineral mentah adalah hal baik, namun akan jauh lebih baik apabila dibarengi dengan peningkatan insentif kepada perusahaan yang membangun smelter. Bentuk lain dari insentif yang sebelumnya sudah dicanangkan, seperti pembebasan pajak, juga sepertinya belum cukup diimplementasikan. Seharusnya, sih, pemerintah dan perusahaan segera menemukan kesepakatan lebih lanjut agar pembangunan smelter dapat tetap berjalan ketika harga komoditas sedang rendah-rendahnya.

Menurut hemat saya, pemerintah perlu lebih proaktif berkontribusi demi merealisasikan program hilirisasi melalui pembangunan smelter. Hingga saat ini, Indonesia sudah melangkah cukup jauh dan telah banyak mengucurkan investasi untuk memberdayakan sektor energi dan pertambangan.

Larangan ekspor mineral mentah, selain wajib diberi label urgensi, juga harus terus dikembangkan agar tidak ditemukan cacat yang memungkinkan aturan tersebut untuk dibengkokkan. Kebijakan tersebut memiliki peran yang sangat signifikan untuk melancarkan investasi jangka panjang ini. Selain demi kebanggaan nasional, aturan ini juga merupakan bukti konkret implementasi UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Atas dasar tersebut, UU Minerba dan pelarangan ekspor mineral mentah harus tetap diberlakukan.

Dalam jangka panjang, pembangunan fasilitas pengolah dan pemurni mineral mentah di Indonesia dapat menjadi pembeda yang menjadikan kita bangsa mandiri. Nilai hasil tambang, melalui fasilitas tersebut, akan melahirkan bisnis yang berkesinambungan yang memberikan dampak dan manfaat positif bagi Indonesia. Hanya dengan adanya suara tunggal dari pemerintah dan perusahaan serta masyarakat Indonesia hal tersebut dapat terwujud. Toh, kebaikan yang nanti didapat akan menjadi milik kita semua, kan?

*foto dari sini.

venus April 3, 2016

Curhat Freelancer: Tersandung Slip Gaji

perjalanan 30 Replies

Dulu banget, saya pernah punya kartu kredit. Punya dua, malah. Yang satu dari bank tempat saya nabung puluhan tahun, sejak masih kuliah. Kartu basic banget, dengan limit sedikit banget. Kartu ini akhirnya saya tutup karena saya punya kartu kedua, yang limitnya 4 kali lebih besar. Plus, karena berkali-kali minta kenaikan limit di bank penerbit kartu pertama, tapi selalu ditolak. Entah apa alasannya. Padahal saya gak pernah nunggak atau telat bayar tagihan.

Kartu kedua, yang limitnya lumayan gede itu, saya tutup karena saat itu kondisi keuangan saya lagi kurang sehat, dan saya memutuskan untuk hidup tanpa kartu kredit. Setidaknya sampai kesehatan finansial saya membaik. Jurus ‘hidup tanpa kartu kredit’ ini ternyata cukup ampuh membantu menyembuhkan keadaan ekonomi saya yang lagi berantakan. Serius, gak punya utang itu rasanya nikmaaaaaat banget.

Setelah bertahun-tahun hidup tanpa hutang, saya merasa kembali memerlukan kartu ini. Untuk beberapa transaksi online (mau pesan tiket pesawat, booking hotel, pesan tiket kereta, beli sesuatu di marketplace di luar Indonesia), hampir semua mensyaratkan pembayaran dengan kartu. Repot sekali kalau tiap kali mau beli sesuatu, saya harus pinjem kartu orang lain. Dan gak enak juga sih, kalo terus-terusan ngerepotin orang.

Jadi kemudian saya putuskan untuk apply kartu kredit lagi. Sedihnya, sekian kali ngajuin, setiap kali itu pula aplikasi saya ditolak. Alasannya, karena saya tidak punya slip gaji. Pernah juga dibantu temen yang kebetulan kerja di perusahaan sekuritas besar –di mana saya juga menjadi nasabahnya– untuk apply kartu kredit di bank yang masih satu atap dengan sekuritas tersebut. Nggg, jangan salah, saya nasabah yang cukup aktif bertransaksi, dan modal yang saya titipkan di sekuritas ini cukup besar, tentu untuk ukuran saya.

Beberapa hari kemudian, saya ditelepon, dan mendapat penjelasan panjang lebar bahwa saya harus menyerahkan slip gaji sebagai salah satu syarat pembuatan kartu kredit. Udah saya jelasin bahwa saya pekerja lepas, pekerja freelance. Sudah pasti tidak punya slip gaji karena bukan karyawan di kantor siapa-siapa, gimana mau punya slip gaji? Jawaban yang saya terima tetap sama; maaf, tidak bisa kalau tidak ada slip gaji.

Sampai akhirnya saya bosan (dan bete ditolak melulu), lalu berhenti berusaha. Ya sudahlah, kalo memang dianggap pekerja freelance ini bukan golongan yang mampu punya kartu (dan membayar tagihan) karena tidak bergaji tetap, ya wis. Capek saya. Kok rasanya hina sekali harus mengemis-ngemis, padahal penerbit kartu juga yang akan diuntungkan kalau nasabahnya berhutang, kan ya?

Masalah lain karena tidak adanya slip gaji ini, lagi-lagi harus saya hadapi sekarang. Jadi ceritanya, saya beli, eh mencicil apartemen buat modal pensiun. Untuk pelunasan apartemen ini, saya mengajukan KPA lewat developer, bersama dengan para pemilik unit apartemen lain. Kolektif gitu ceritanya. Udah ngisi formulir pengajuan, yang saya serahin ke developer untuk dibantu diurus ke bank pemberi KPA. Selang beberapa hari, saya ditelepon pihak developer.

“Maaf, ibu. Setelah dicek ke BI, record ibu bagus. Bersih. Tidak punya hutang, tidak pernah menunggak hutang. Tapi maaf, bank tidak bisa memberikan kredit karena ibu tidak punya slip gaji.”

Saya jawab, “Mbak, saya memang gak punya slip gaji. Saya freelancer, mbak. Dari mana saya bisa punya, wong memang gak punya gaji bulanan. Tapi kan bukan berarti saya pengangguran, bukan berarti saya gak punya penghasilan.”

Dan entah apa lagi yang saya bilang di telepon waktu itu. Penjelasan panjang lebar saya, seperti halnya saat-saat menyebalkan mengajukan permohonan kartu kredit, nabrak tembok. Membal. Karena status pekerjaan yang ‘cuma’ freelancer, karena bukan karyawan, tampaknya saya dianggap tidak capable untuk membayar kewajiban. No excuses. HARUS ada slip gaji untuk membuktikan bahwa saya mampu mebayar cicilan.

Capek. Saya lelah menjelaskan bahwa biarpun bukan karyawan perusahaan, saya gak nganggur. Saya bekerja. Punya penghasilan. Saya punya NPWP, dan sebagai warga negara yang baik, saya bayar pajak. Lha kalau gak punya penghasilan, mana mungkin saya bayar pajak? Ngapain bayar pajak kalau saya nganggur? Logikanya kan begitu.

Solusi terakhir untuk kredit apartemen ini, rencananya saya mau ngajuin kredit multi guna aja dengan agunan sertifikat rumah. Tapi denger-denger, kredit dengan agunan inipun belum tentu lolos, ya?

Ya gitu deh. Tiap kali berurusan dengan slip gaji untuk ngurus ini itu, rasa percaya diri saya langsung drop. Padahal rasanya ya penghasilan saya gak minim-minim banget. Setidaknya, udah hampir 2 tahun ini mencicil DP apartemen yang jumlahnya lumayan, alhamdulillah lancar-lancar aja. Gak nunggak. Gak telat bayar. Ya mosok masih gak dipercaya sih?

Menyedihkan bahwa hari gini dunia perbankan kita masih gak paham bahwa ada buuuanyak banget jenis pekerjaan yang non-karyawan (karenanya tidak akan akan Anda temukan slip gaji di jenis-jenis pekerjaan itu) sekarang ini. Kok gak mendukung iklim ekonomi kreatif blas. Mosok semua orang Indonesia harus jadi karyawan?

Sekian curhatan gak mutu ini. Saya lelah, hahaha…

*ilustrasi dari sini

venus January 31, 2016

Memaknai Kekayaan Indonesia Dikuasai oleh Negara Lewat UU MInerba

perjalanan 5 Replies

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ini menjadi alasan paling kuat –dan paling masuk akal– mengapa kita harus mengelolanya dengan cara yang benar. Mengacu pada UU Minerba, pada saatnya nanti jika semua pemain dan pemangku kepentingan di industri ini mematuhi dan berkomitmen untuk bersama-mana menyejahterakan rakyat Indonesia, kita tidak akan lagi berada di level terbawah dari global supply chain.

Kita tidak perlu malu mengakui, bahwa selama kita hanya dapat menjual komditas tambang kita mentah-mentah, menjajakannya ke pasar dunia tanpa diolah lebih dulu di dalam negeri, artinya struktur ekonomi kita memang masih sangat tradisional, bahkan berada di anak tangga terbawah dari mata rantai perdagangan dunia. Dengan hilirisasi, dengan menjadi produsen bahan setengah jadi atau bahan material yang sudah diproses, otomatis akan mendorong Indonesia naik pangkat. Naik level. Tidak lagi berada di anak tangga paling bontot alias paling bawah.

Patut dicatat bahwa hilirasi tambang bukanlah semata-mata pelarangan ekspor bahan tambang, melainkan juga merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan produksi mineral tambang. Tidak ada lagi tambang ilegal. Tidak ada lagi penambangan liar yang selain melanggar hukum, juga berbahaya dan berpotensi menimbulkan kerusakan parah untuk lingkungan. Dengan demikian, lingkungan bisa menjadi lebih bersih dan sehat.

Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam yang selama ini menjadi pengekspor komoditas barang tambang mentah yang cukup besar di dunia. Hilirisasi tambang dan UU Minerba mendorong agar semakin banyak proses pengolahan barang mentah dilakukan di Indonesia, sehingga kita mendapatakan keuntungan dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, pendapatan pajak, nilai tambah dari mineral mentah yang sudah dimurnikan, dan lain-lain.

Upaya ke arah sana tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi tinggi, termasuk ketersediaan energi yang besar. Pembangunan smelter, misalnya, tentu membutuhkan investasi yang sangat besar. Selain itu smelter untuk tembaga, besi, nikel, dan emas terkenal sangat boros energi. Oleh karenanya, penting bahwa pemerintah juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi calon investor di industri ini. Kalau tidak, ya siapa juga yang mau berinvestasi ngeluarin duit buat membangun smelter di sini.

Yang lebih penting lagi, kita semua harus sama memahami bahwa nilai tambah dari pertambangan melalui pembangunan smelter dan industri pengolahan akan berdampak pada terbangunnya iklim bisnis berkesinambungan yang memberikan dampak positif dan keuntungan bagi Indonesia dan seluruh rakyatnya.

Kebijakan peningkatan nilai tambah ini menurut saya bukan tanpa dasar dan tujuan yang jelas. Ini sekaligus menjawab isu yang berkembang beberapa tahun belakangan ini, yakni tingginya ekspor bahan baku hasil tambang yang seolah-olah menjual tanah air, menjual negara kepada kepada pihak asing. Dengan membangun smelter, menjual mineral olahan (tidak lagi mentah), serta konsisten dengan menciptakan industri hilir yang sehat, maka ‘kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia’ bukan lagi sekadar jargon kosong, namun sesuatu yang nyata dan menguntungkan bagi kita semua.

*foto dari energitoday.com

venus November 30, 2015

Larangan Ekspor Mineral Mentah, Apa Manfaatnya?

perjalanan 1 Reply

Kisruh soal seorang tokoh politik yang diduga mencatut (halah bahasanya jadi begini amat yak…) nama Presiden dan Wapres demi sejumlah saham perusahaan tambang tertentu, sungguh membuat saya gak habis pikir. Antara gemes, pengen ketawa, dan pengen mencubit si oknum… dengan tang raksasa!

Di antara ribetnya urusan pembangunan smelter yang belum beres, gonjang ganjing soal perpanjangan Kontrak Karya beberapa perusahaan tambang, dan usaha pemerintah menyelamatkan aset negara –yang semoga masih bisa diselamatkan ini–, kok ya ada aja orang yang tega menikam dari belakang seperti ini. Kok masih sempat-sempatnya nyari celah untuk keuntungan pribadi.

Eh tapi ya saya gak berani nuduh juga, sih. Kalo baca berita yang simpang siur dan membingungkan, makin lama saya makin gak tau mana yang benar dan mana yang setengah benar. Mana yang bisa dipercaya mana yang nggak.

Yang jelas, demi kepentingan yang lebih besar, menurut saya semua pihak harus menahan diri dan menjaga supaya berbagai isu ini tidak berkembang semakin liar. Kenapa? Karena ribut-ribut seperti ini sungguh gak bagus untuk iklim investasi di Indonesia. Bukankah kita semua sedang menyamakan cita-cita untuk Indonesia yang lebih baik dan sejahtera? Bukankah kita sedang kenceng-kencengnya berusaha menarik sebanyak mungkin investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia? Kalo ribut mulu mah kapan beresnya yak.

Yang perlu diingat, kita harus bersungguh-sungguh membuktikan kepada semua pihak, bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah adalah sesuatu yang penting, dan bahwa perusahaan asing dapat berpartisipasi dalam pembangunan smelter di Indonesia. Ini hanya bisa dicapai jika iklim politik dalam negeri kita stabil, sehingga para investor dan calon investor merasa yakin untuk ikut berinvestasi di sini.

UU Minerba yang melarang penjualan/ekspor raw material memang terkesan lambat. Namun sekarang bisa kita lihat bahwa makin banyak pihak yang mengerti dan mendukung program ini. Bagaimanapun, ini demi kebaikan semua, sih. Mendukung pembangunan smelter, pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan investasi asing dalam sektor ini, yang ujung-ujungnya akan membantu Indonesia mencapai kesejahteraan ekonomi jangka panjang.

Salah satu keuntungan yang nyata, Indonesia akan menjadi negara yang mengekspor alumina apabila program hilirisasi dan pembangunan smelter bauksit diimplementasikan dan didukung semua pihak. Tau alumina atau Aluminium Oksida? Silakan dibaca apa itu alumina, dan apa kegunaannya, di sini.

Sampai saat ini, kita masih mengimpor alumina untuk bahan baku industri. Miris, karena sebetulnya tanah kita kaya sekali dengan mineral termasuk bauksit, bahan dasar yang dapat diolah menjadi alumina. Bagaimana mungkin, kita yang punya banyak cadangan bauksit justru harus impor alumina untuk membuat aluminium? Untuk diketahui, harga alumina di dunia adalah 9 sampai dengan 17 kali harga bauksit mentah. Sementara harga aluminium, sekitar 110 – 140 kali lipat harga bauksit. Bayangkan berapa besar nilai tambah yang hilang jika Indonesia hanya mengekspor bauksit mentah.

Oh well. Ini ocehan ibu-ibu yang cuma gemes kebanyakan baca berita sih, sebenernya. Tapi mudah-mudahan berguna, setidaknya membuat pembaca blog ini lebih memahami pentingnya dukungan semua pihak terhadap niat baik pemerintah menyejahterakan rakyat Indonesia.

*gambar dari sini.

Search Simbokvenus.com!

Tag Archives:
investasi